REPORTASE BANGKA

 Latest Headlines
   

DPRD Babel Minta Percepat Pelantikan Gubernur Babel Terpilih

24 Maret
13:39 WIB 2017

REPORTASE, Pangkalpinang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung. (Babel) meminta Kemendagri dapat memberikan masukan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo agar mempercepat pelantikan Erzaldi-Abdul Fatah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Permintaan itu di sampaikan Didit Sarigusjaya Ketua DPRD Provinsi Babel, Jum'at (24/3/2017) usai Rapat Paripurna Istimewa Pengumuman Hasil Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Babel terpilih priode 2017-2022 Di DPRD Provinsi Bangka Belitung.

"Hari ini, Jum'at (24/3/2017) berkas penetapan Gubernur Babel terpilih yang sudah kita tanda tangani akan saya bawa langsung bersama Sekretaris daerah (Sekda) Babel Yan Megawandi ke Kemendagri,"jelas Didit.

Untuk pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Babel terpilih belum tahu kapan akan di lantik, sebab itu kewenangan dari Presiden. Kalau mengikuti aturannya itu bulan Oktober, kalau memang benar, transisi waktu ini terlalu jauh. Karena masa akhir tugas Gubernur dan Wakil Gubernur Babel, Rustam Efendi-Hidayat Arsani berakhir 7 Mei 2017.

"Memang sih kalau Oktober pelantikannya, trasisinya terlalu jauh, nanti kita akan sampaikan masukan ke Kemendagri agar dapat memberikan masukan kembali kepada Presiden untuk mempercepat pelantikanya,"ujar dia.

Desakan agar pelantikan gubernur Babel terpilih di percepat juga di sampaikan Anggota DPRD Provinsai Babel lainya Yus Derahman, menurutnya Babel harus segera ada Gubernur defitniti bukan Plt. Pasal ada kebijakan-kebijakan yang tidak bisa di lakukan seorang Plt.

"Kita mendesak mendagri agar memberikan masukan kepada Presiden untuk mempercepat pelatihan Gubernur termaksut beberapa Provinsi lain di luar DKI Jakarta,"kata Yus.

Sementara itu Gubernur Provinsi Babel Rustam Effendi mengatakan, mengenai waktu dan jadwal pelantikan itu merupakan kewenangan pusat, dirinya sudah pernah membicaranya dengan Mendagri semuanya harus kembali ke aturan.

"Itu kan pusat, mendagri sudah bicara semuanya kembali keaturan, ya mau tidak mau kita ikut aturan itu," jelas Rustam.

"Maunya saya setijab dengan Gubernur asli bukan Plt, tapi mau gimana lagi itu aturanya," tegasnya.(rep) 

-