REPORTASE BANGKA

THR Dibayarkan Tujuh Hari Sebelum Hari Raya Keagamaan

04 Juni
15:10 WIB 2017

REPORTASE, Sungailiat - Pelaksanaan Hari Raya Keagamaan, pekerja atau buruh akan merayakannya. Dan akan dihadapkan dengan tuntutan pengeluaran tambahan. Untuk itu pekerja atau buruh ini mengharapkan Tunjangan Hari Raya (THR) dari perusahaan. Terkait hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka telah mengeluarkan Surat Edaran Bupati Bangka Nomor 530/1050/Dinakerperindag/2017 tentang Pembayaraan Tunjangan Hari Raya Keagamaan.

"Kita harapkan perusahaan memberiakn THR para pekerja atau buruh tujuh hari menjelang atau sebelum Hari Raya Keagamanan seperti Idul Fitri dan lainnya," ungkap Kepala Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka, Thony Marza, Sabtu (3/6/17) di acara Pasar Sembako Murah di Lapangan Taman Sari Sungailiat Kabupaten Bangka.

Diuraikan Thony, pembayaran THR wajib dilaksanakan oleh pengusaha dengan tepat waktu sehingga bermanfaat dalam membantu para pekerja/buruh dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan pada Hari Raya Keagamaan seperti Idul Fitri mendatang. "THR bagi pekerja/buruh ini diberikan satu kali dalam satu tahun oleh perusahaan dan pembayarannya disesuaikan dengan hari raya keagamaan masing-masing," jelasnya.

Terkait pembayarannya Thony Marza menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan, bagi pekerja/buruh di perusahaan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 16 tahun 2013 tentang pelayanan ketenagakerjaan.

"Jadi pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih," katanya.

Dikatakan Thony lagi, besarnya THR yang dibayarkan, pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih besarnya satu bulan upah. Sementara bagi pekerja yan mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan diberikan secara proposional dengan masa kerja dengan perhitungan masa kerja bagi 12 kali 1 bulan upah.

"Wajib dibayarkan, jika tidak atau melanggar, kita akan kenakan sanksi administrasi, karena hali ini dapat mendorong timbulnya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas lebih baik, meningkatkan produktivitas dan kelangsungan usaha perusahaan," tegasnya.

-