REPORTASE BANGKA

 Latest Headlines
   

Kisruh Tambang Laut Di Beltim, Amri Chayadi: Gubernur Bisa Cabut Izin Kapal Isap

Komisi 2 DPRD Babel Ketika Mendengarkan Pemaparan Dari Dirjen Pengelolahan Ruang Laut Kementerian Kelautan Dan Perikanan Komisi 2 DPRD Babel Ketika Mendengarkan Pemaparan Dari Dirjen Pengelolahan Ruang Laut Kementerian Kelautan Dan Perikanan
14 November
21:15 WIB 2017

REPORTASE, Pangkalpinang - Komisi 2 DPRD Babel mengunjungi Kementerian Kelautan Perikanan, Selasa (14/11/2017). Kunjungan tersebut terkait penyampaian aspirasi sekaligus konsultasi pemanfaatan ruang laut, khususnya sektor pertambangan yang bersingungan dengan nelayan dan pariwisata.

Wakil ketua DPRD Babel sekaligus Koordinator Komisi 2, Amri Cahyadi mengatakan, kunjungan kerja ini juga menindak lanjuti tuntutan masyarakat di Belitung Timur terkait nelayan Beltim menolak beroperasinya KIP di laut Pering Beltim.

Dihadapan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP Brahmantya S Poerwadi yang didampingi beberapa Direktur dan staf KKP menyampaikan aspirasi penolakan dari berbagai elemen masyarakat, khususnya nelayan.

Dari keterangan Dirjen Direktur Ruang Laut, prinsipnya izin dapat dicabut oleh penjabat yang mengeluarkan sesuai dengan UU. Artinya, jika izin diterbitkan oleh Gubernur maka hanya dapat dicabut oleh Gubernur itu sendiri atas nama jabatannya bukan personnya.

"Jadi tidak ada istilah oh itu ditanda tangani Gubernur lama maka Gubernur baru tidak bisa mengkoreksi atau mencabut. Tetapi kewenangan itu melekat atas nama jabatan, siapa pun orangnya," ujar Amri.

Dikatakan legislator dari Partai Persatuan Pembangunan, mengacu pada PP 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan khususnya Pasal 9 dijelaskan bahwa dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa wajib mengikutsertakan masyarakat yakni yang terkena dampak,pemerhati lingkungan hidup dan yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal dalam momen Konsultasi Publik.

Ditambahkan Amri, pada pasal 4 ayat 2 dijelaskan bahwa Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang. Dalam hal ini pemanfaatan Ruang laut wajib mengacu pada Peraturan Zonasi Laut atau RZWP3K dimana Babel belum ditetapkan. Maka jika ada penolakan masyarakat setelah kegiatan berlangsung serta bagaimana dasar terbitnya izin lingkungan laut pada saat zonasi belum ada maka hal inilah menjadi dasar kepatutan untuk meninjau kembali proses penyusunan izin lingkungannya yang dulu diterbitkan oleh Gubernur," ungkap Amri melakui rilis yang dikirim ke reportasebangka.com.

Perwakilan DPRD yang hadir di KKP mendukung upaya Kementerian KP untuk mengingatkan kembali Pemda atas kepatuhan menjalankan Surat Edaran Menteri dan berharap diturunkannya Tim Gabungan Terpadu Kementerian atas kisruh pertambangan laut di Babel.

"Kami berharap Kementerian KP berkoordinasi dengan KPK dalam hal pemberian Rekomendasi CnC terhadap seluruh IUP baik eksisting maupun baru untuk pembangunan babel yang lebih baik", pungkasnya. (knt)

-