REPORTASE BANGKA

 Latest Headlines
   

Bupati Diharapkan Jaga Kondusifitas Daerah Terkait Polemik Tambang

15 November
12:59 WIB 2017

REPORTASE, Pangkalpinang - Kontroversi Penambangan laut di wilayah perairan Belitung Timur semakin memanas.

Bahkan aksi penolakan dikuti dengan demo penolakan bergulir di beberapa daerah di pulau Belitung, massa menuntut pencabutan IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan Kapal Isap Produksi diwilayah Belitung Timur.

Keadaan semakin memanas, ketika beredar di media sosial maupun pemberitaan di media cetak serta online yang menyebutkan Belitung akan memisahkan diri dari provinsi kepulauan Bangka Belitung lantaran ketidak puasan terhadap kebijakan Erzaldi Rosman Gubernur Babel.

Menanggapi situasi tersebut, wakil ketua DPRD Bangka Belitung Amri Cahyadi, ST angkat bicara. Politisi muda ini berharap tidak ada ancaman mengancam terkait permasalahan ini.

"Kondisi seperti ini jangan menjadi "kado buruk" jelang HUT Provinsi Babel ke 17,Kami berharap Gubernur dapat lebih bijak dalam mengambil kebijakan, dalam melihat persoalan penolakan tambang di Belitung. Gubernur diharapkan tidak menggunakan kacamata kuda hanya melihat berdasarkan perspektif hukum tambang dan hanya sisi bagaimana negara/daerah memberikan perlindungan/kepastian hukum bagi pelaku usaha/investor saja," lanjut penasehat Fraksi PPP ini.

Anggota DPRD Dapil Bangka ini, berharap gubernur juga melihat dan mempertimbangkan kepentingan/perlindungan masyarakat umum disektor lainnya seperti, kepentingan masyarakat nelayan yg bergantung hidup di laut, kondisi kerusakan alam/pantai/laut dan sektor pariwisata yang berimbas akibat citra buruk dari pertambangan.

"Itulah mengapa kami DPRD kemarin tidak mengunjungi Kementerian ESDM,karena pasti disuguhi dg aturan legalisasi tambang. Kondisi konflik ini terjadi diruang laut yang pastinya wajib mempertimbangkan aspek-aspek legalitas kelautan diantaranya UU No.1 th 2014 yg merupakan perubahan UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau2 Kecil dan juga pastinya PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin lingkungan kaitannya dengan penerbitan Amdal," ujar Amri dalam rilisnya.

Dalam hal mencermati ketida puasan atas kebijakan gubernur atas tuntutan perwakilan masyarakat Belitung dan Beltim, kami berharap pemimpin daerah (Bupati) dapat menjaga kondusifitas daerah dengan tidak melontarkan pernyataan provokatif.

"Setiap masalah ada solusinya, kita khawatir statement kontra produktif akan menjadi pemicu konflik di masyarakat kita. Karena, kalau mau jujur jika ditarik benang merahnya, setelah kami cek IUP dikeluarkan pada th 2012 oleh Bupati di Beltim," lanjutnya.

Dirinya berpendapat persoalan ini bukan hanya kesalahan pemerintah provinsi saja.

"Kita harap Kepala Daerah Kabupaten juga konsisten dengan ucapan, sikap dan perbuatan mereka jika sungguh-sungguh ingin menjaga laut Belitung dari aktifitas tambang," pungkasnya.

-