REPORTASE BANGKA

​PT Timah jadi BUMN Pertama yang Miliki Dokumen RIPPM

Penyerahan dokumen RIPPM PT Timah Penyerahan dokumen RIPPM PT Timah
25 Mei
19:53 WIB 2019

Pangkalpinang -


PT Timah Tbk menjadi perusahaan tambang Pertama di Indonesia yang memiliki dokumen Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) tahun 2019-2029.


Pemberian surat pengesahan dokumen RIPPM dilakukan oleh Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saeifulhaq kepada Direktur Operasi PT Timah Tbk, Alwin Albar, Kamis (23/5) kemaren di Hotel Harper Yogyakarta.


Direktur Operasi PT Timah Tbk, Alwin Albar, memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan rangkaian penyusunan dokumen RIPPM.


"Suatu hal yang luar biasa penyusunan dokumen RIPPM tidak menemui hambatan dan bisa berjalan lancar mesik waktunya singkat, ini merupakan upaya seluruh tim dan bentuk pemberdayaan terhadap masyarakat," ujarnya.


Sementara itu, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhaq mengharapkan agar implementasi dari RIPPM dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.


"Tujuan utama dari RIPPM ini adalah bagaimana menyinergiskan kegiatan pertambangan dengan program pemberdayaan masyarakat, jadi tidak parsial" kata Yunus.


Ditambahkan Yunus, kegiatan pertambangan harus teintegrasi dengan sektor ekonomi kerakyatan sehingga ketika tambang berakhir, kegiatan ekonomi baru masyarakat tetap berjalan dan berkelanjutan.


Terpisah, Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, yang memberikan apresiasi atas pengesahan dokumen RIPPM tersebut.


"Sebagai perusahaan BUMN yang bergerak di sektor pertambangan, PT Timah adalah korporasi pertama yang telah menyelesaikan dokumen RIPPM, dan semoga proses dalam penyusunan hingga pengesahan dokumen ini dapat menjadi role model korporasi-korporasi lainnya di Indonesia," ujar Riza keterangan tertulis Kepala Reportase Bangka melalui, Sabtu (25/5/2019).


Dengan pengesahan dokumen RIPPM memiliki urgensi sangat penting, baik bagi PT Timah selaku korporasi maupun bagi masyarakat dan stakeholder dimana perusahaan ini beroperasi.


Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, penyusunan Rencana Induk PPM ini merupakan bentuk kepatuhan PT Timah Tbk dalam melaksanakan PERMEN ESDM Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.


Pada peraturan menteri tersebut dinyatakan bahwa dalam setiap kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, setiap perusahaan diwajibkan untuk menyusun dan mempunyai rencana induk pengembangan dan pemberdayaan bagi masyarakat yang terkena dampak operasional perusahaan tambang.


Selain sebagai bentuk kepatuhan dan komitmen terhadap regulasi, penyusunan rencana induk PPM ini juga diharapkan sejalan dengan program pembangunan pemerintah daerah dan bisa menginformasikan strategi isu prioritas pelaksanaan RPJMD 2019 untuk pembangunan di wilayah masing-masing.


Selain penyerahan surat pengesahan dokumen RIPPM, kegiatan yang dihadiri sejumlah stakeholder dari wilayah operasi Bangka, Belitung dan Kepulauan Riau dan Riau ini juga digandeng dengan paparan inisiasi pengembangan prakarsa multipihak dalam mewujudkan model percontohan program PPM tahun 2019-2021.


Proses penyusunan dokumen RIPPM cukup panjang, dimulai dari social mapping, pendataan dan penyerapan informasi stakeholder, sosialisasi internal dan koordinasi, dilanjutkan dengan focus group discussion dan konsultasi multi pihak.


(ril/unt)

Tags :

-