REPORTASE BANGKA

​DPRD dan KNPI Babel Sepakat Percepat Pulihkan Perekonomian dengan Relaksasi Pertambangan

19 Mei
01:02 WIB 2020

Pangkalpinang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung (Babel) dan Kominte Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sepakat mempercepat strategi memulihkan perekonomian Babel dengan relaksasi pertambangan.


Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Babel Efredi Effendy usai menggelar audensi dengan Kominte Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Bangka Belitung (Babel) di DPRD Babel.


"Kalau ingin cepat perekonomian Babel ini pulih harus ada relaksasi atau kelonggaran aturan pertambangan khususnya timah," kata Efredi Effendy, Senin (18/5).


Hanya saja, lanjut Dia, untuk mewujudkan agar perekonomian Babel cepat pulih harus lah adanya kelonggaran atau relaksasi dari aturan tambang itu sendiri seperti mengenai dokumen RKAB dan CPI oleh pemerintah dalam hal ini dirjen minerba. ‎Tetapi sebelumnya harus rapat dengan pendapat terlebih dahulu dengan Gubernur Babel.


"Relaksasi ini harus kita dorong ke dirjen mineral baturbara kementerian ESDM, agar dapat keringanan kelonggaran penyusunan RKAB, S1 pertambangan itu yang kita dorong, di babel ini tidak banyak yang memiliki CPI," ujarnya.


"Relaksasi CPI buat RKAB ini, akan membuat tambang gairah kembali, memang Kepmen ini tidak bisa cepat merubah, dari sini kita didorong bersama bersama perwakilan tambang logam, untuk meminta dirjen minerba, keluarkan surat edaran memudahkan penyusunan RKAB," ungkap dia.


Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi III, Azwari Helmi berpendapat yang sama, penanganan yang cepat dan tepat untuk pemulihan perekonomian di Babel ada sektor pertimahan, dan sudah "takdirnya" ekonomi Babel itu adalah pertimahan.


"Karena memang dari dulu, sejak zaman Belanda, banyak masyarakat bergantung hidupnya dengan timah. Sudah takdirnya Babel itu adalah timah," kata Helmi.


Terpisah, Gubernur provinsi Babel Erzaldi Rosman Djohan mengatakan ekspor timah tidak lancar jelas sekali berimbas terhadap perekonomian Babel.


"Sekarang ini timah ada, tetapi banyak yang tidak bisa jual, ini jelas sekali mengganggu perekonomian kita," kata Erzaldi.


Diakui Erzaldi, pihaknya akan lakukan beberapa rapat lagi mengenai tambang timah tersebut kendati saat ini sudah ada perbahan UU pertambangan.


"Memang sudah ada masukan mengenai misalnya RKAB agar dilonggarkan agar bisa melakukan ekspor, kendati demikian kita harus tetap sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.


Kendati demikian, dirinya pun sangat berharap adanya relaksasi pertambangan dari pemerintah pusat mengenai RKAB tersebut, agar dapat mempercepat memulihkan perekonomian babel.


Sementara, anggota Komisi III DPRD Babel Firmansyah Levi mengatakan, sebelum mendorong adanya relaksasi pihaknya bersama pemerintah daerah terlebih dahulu harus audensi dengan dirjen Minerba dan Komite Cadangan Meniral Indonesia (KCMI).


"KCMI ini yang melakukan tes apakah bisa mendapatkan CPI atau tidak, makanya kita harus audensi dengan KCMI agar ada kemudahan dalam menetapkan kelulusan CPI,"ungkap dia.


Ketua KNIP Provinsi Babel Muhammad Irham mengatakan dampak covid-19 lanjut pertumbuhan ekonomi lambat hanya 1 sekian persen, untuk itu, yang bisa menyelamatkan perekomian Babel dalam waktu cepat adalah pertambangan timah.


"Langkah ini lebih cepat dan otomatis, tinggal ngundang pelaku usaha dan didorong adanya relaksasi pertambangan, ini kepentingan orang banyak agar ekonomi Babel kembali pulih, sehingga semua terselamatkan dari kemiskinan," kata Irham.


Audensi KNPI Babel dengan Komisi III DPRD Babel dihadiri ketua Komisi Efredi Effendy, dan anggota Agung Setiawan, Azari Helmi dan Firmansyah Levi.


(ril/jsp)

-





Lainnya di Reportase Babel
  Komisi 2 DPRD Babel Ketika Mendengarkan Pemaparan Dari Dirjen Pengelolahan Ruang Laut Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Kisruh Tambang Laut Di Beltim, Amri Chayadi: Gubernur Bisa Cabut Izin Kapal Isap

REPORTASE, Pangkalpinang - Komisi 2 DPRD Babel mengunjungi Kementerian Kelautan Perikanan, Selasa (14/11/2017). Kunjungan tersebut terkait penyampaian aspirasi sekaligus konsultasi pemanfaatan ruang laut, khususnya sektor pertambangan yang bersingungan dengan nelayan...

Baca Selengkapnya