Sungailiat – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka melalui Seksi Pidana Khusus (Pidsus) memanggil Camat Sungailiat, Suhardi, Jumat (8/3/19). Pemanggilan itu terkait laporan dugaan gratifikasi dalam surat pendukung Surat Perintah Kerja (SPK) izin usaha pertambangan.
Pantauan dilapangan, Camat Sungailiat Suhardi tiba di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka sekitar pukul 09.30 WIB menggunakan mobil yang dikemudikan stafnya dengan membawa sejumlah berkas untuk memenuhi panggilan dari Pidsus Kejari Bangka.
Sekitar pukul 11.00 WIB, Suhardi keluar dari ruangan Pidsus Kejari Bangka dan lansgung menyapa awak media yang saudah menunggunya. Namun sayangnya, mantan camat Merawang itu hemat bicara saat akan dimintai keterangan terkait pemanggilannya.
“Masalah orang besar ni, biasa lah,” ujar Suhardi berkata sambil menuju mobil dinasnya.
Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Bangka, Aditia Sulaiman menjelaskan terkait pemanggilan Camat Sungailiat itu. Pemanggilan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tentang dugaan gratifikasi yang melibatkan Camat Sungailiat dalam pengeluaran dokumen surat untuk kelengkapam IUP timah di daerah Jelitik.
“Hanya klarifikasi adanya laporan masyarakat yang menyebutkan surat untuk dukungan SPK IUP timah itu menggunakan surat yang tak teregistrasi di Kecamatan. Tetapi setelah kita klarifikasi tidak benar, surat itu teregister di Kecamatan Sungailiat,” kata Aditia di ruang kerjanya, Jumat (8/3/19) kemaren.
Menurutnya, tanah tersebut diusahakan untuk pertambangan oleh seseorang yang diajukan ke PT. Timah Tbk. Lalu tanah yang diklaim oleh warga lainnya ini dilaporkan warga tersebut ke Pidsus Kejari Bangka dengan dugaan gratifikasi ke Camat Sungailiat.
“Kaitan kita (pidsus) melakukan klarifikasi karena laporan itu menyebutkan adanya dugaan gratifikasi ke camat, itu masuk dalam tindak pidana korupsi. Walau setelah kita klarifikasi tidak ada pembuktian kesana (gratifikasi),” tambah Aditia. (Mau/Rio)
