Ekspor Timah Tersendat, Pengamat: Terlalu Berlebihan Tinjau Kebijakan CPI

Pangkalpinang – Pengamat ekonomi energi dari UGM Fahmy Radhi angkat bicara terkait tersendatnya ekspor timah batangan dalam beberapa bulan ini.

Fahmy Radhi beranggapan syarat Competent Person Indonesia (CPI) tidak harus menjadi alasan untuk mendesak pemerintah meninjau CPI. Sebab, regulasi tersebut bukan hal yang sulit untuk ditegakkan.

“Saya pikir itu sangat berlebihan, bila ada yang minta agar pemerintah meninjau regulasi tersebut, penuhi segala persyaratannya maka ekspor timah akan kembali normal,” katanya belum lama ini.

Dikatakan Fahmy, regulasi yang diterapkan saat ini ditujukan agar tata kelola asal-usul bijih timah dapat di pertanggungjawaban dan syarat CPI yang tertuang dalam Kepmen ESDM No 1827 tahun 2018.

“Ini untuk memastikan sumber biji timah jelas asalnya dari mana dan tentunya dari tambang yang legal dan resiko negara dirugikan bisa diminimalisasi melalui CPI,” tuturnya.

Ditambahkan Fahmy, dalam ekspor timah ini kepentingan negara harus tetap dijaga, jangan sampai bijih timah berasal dari tambang ilegal dan berdampak pada kerugian negara.

“Tidak ada yang perlu di kahwatirkan dari regulasi ini, turunnya ekspor hanya bersifat sementara,”ujarnya.

Diterangkan Fahmy, syarat CPI merupakan domain dari asosiasi profesi. Jika pengusaha tambang swasta komitmen sesuai tata kelola pertambangan timah termasuk meng-hire CPI maka regulasi yang diterapkan sekarang tidak akan menjadi masalah.

Seperti diketahui, smelter swasta yang mengantongi ET Timah Batangan tidak dapat melakukan ekspor sejak awal tahun 2019 lalu.

Dari data Sucofindo lembaga yang bertugas melakukan verifikasi asal barang untuk ekspor timah– mencatat ekspor timah asal Babel hingga Mei 2019 sebanyak 26.000 metrik ton.

Disamoaikan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Babel, Rusbani, penyebab turunnya ekspor timah lantaran hanya PT Timah Tbk satu-satunya eksportir yang bisa melakukan kegiatan ekspor dan mampu memenuhi semua persyaratan yang diatur pemerintah, termasuk syarat memiliki CPI.

“Hanya PT Timah Tbk yang memiliki CPI. Swasta lain belum ada,” kata Rusbani dalam Rapat Banmus DPRD Babel dengan Perwakilan Kementerian ESDM RI, Polda Babel, pihak Surveyor, Dinas Pertambagan dan Dinas Perdagangan Provinsi Babel, pertengahan Juni 2019 lalu.

Semetara itu, Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung Didit Srigusjaya usai memimpin rapat mengatakan tidak ada larangan ekspor timah.

“Sebenarnya tidak ada larangan ekspor sama sekali, hanya saja terkait regulasi ekspor timah yang begitu ketat sehingga pengusaha smelter swasta tidak dapat melakukan ekspor,” katanya. (***/unt)

Related post

Usai Bobol Toko, Johan Pelaku Curat Berhasil Diringkus Tim Jatanras Polda Babel

Usai Bobol Toko, Johan Pelaku Curat Berhasil Diringkus Tim Jatanras Polda Babel

Bangka – Seorang Pria berinisial JMS alias Johan berhasil diringkus Tim 2 Opsnal Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Bangka Belitung…
Pj Ketua TP PKK Sri Utami Berikan Materi Autisme Guna Penguatan Kompetensi Guru SLB

Pj Ketua TP PKK Sri Utami Berikan Materi Autisme Guna Penguatan Kompetensi Guru SLB

TANJUNGPANDAN – Guna memperkuat kompetensi guru di Sekolah Luar Biasa (SLB), Penjabat (Pj) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga…
Pemprov Babel-MIND ID Kembangkan Minyak Atsiri, Industri Primadona Dunia

Pemprov Babel-MIND ID Kembangkan Minyak Atsiri, Industri Primadona Dunia

Pangkalpinang – Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) Ridwan Djamaluddin, berbicara peluang potensi ekonomi di Bumi Serumpun Sebalai.…

Leave a Reply

Your email address will not be published.