Pangkalpinang – Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jayadi, menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan tidak diskriminatif.
Kata Jayadi, konsistensi pemerintah dalam mendukung aparat penegak hukum untuk menindak setiap pelaku korupsi merupakan bagian penting dari reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada prinsip akuntabilitas, integritas, dan kepastian hukum. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya strategis untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara sekaligus menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
“Saya Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Babel mewakili, mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia dalam mendukung pemberantasan korupsi secara tegas hingga objektif,” katanya, Minggu (12/7/2026).
Kata dia, penegakan hukum yang dilakukan secara profesional dan tidak diskriminatif merupakan langkah strategis dalam menciptakan pemerintahan yang bersih serta memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi.
“Penegakan hukum terhadap semua pihak yang diduga terlibat tindak pidana korupsi tanpa membedakan jabatan maupun latar belakang menunjukkan komitmen pemerintah dalam supremasi hukum serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Karena itu, FPK Bangka Belitung mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung agenda pemberantasan korupsi dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran, kepatuhan terhadap hukum, dan kepedulian terhadap kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Jayadi berharap sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh lapisan masyarakat terus diperkuat agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, cita-cita mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berkeadilan dapat semakin nyata dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.
