Pangkalpinang – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hattamarasyid, menyampaikan apresiasi atas komitmen Presiden Republik Indonesia dalam mendukung aparat penegak hukum untuk memperkuat pemberantasan korupsi sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Menurutnya, konsistensi pemerintah dalam memberikan dukungan terhadap proses penegakan hukum merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa supremasi hukum berjalan secara objektif, profesional, dan tanpa adanya perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu.
“Kami apresiasi Presiden Republik Indonesia dalam dalam mendung pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum yang tegas proporsional dan tidak diskriminatif,” terangnya.
“Proses hukum terhadap siapapun yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi termasuk pejabat di lembaga strategis menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang berada di atas hukum,” sambungnya.
Ia menambahkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan dukungan seluruh elemen bangsa. Ia mengajak masyarakat untuk terus menumbuhkan budaya kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus menghormati setiap proses hukum yang berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia berharap komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi dapat terus dijaga secara konsisten sehingga mampu memperkokoh kepercayaan publik, memperkuat integritas penyelenggaraan negara, serta menghadirkan pemerintahan yang bersih, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
