Pangkalpinang – Dalam aksi hari tani nasional, yang di gelar di kantor Gubernur Bangka Belitung dan DPRD Babel, pada Senin (24/9/2018) peserta demonstran mengecam kebijakan gubernur Bangka Belitung yang di anggap tidak pro terhadap Petani dan Nelayan.
Seperti yang disampaikan, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengungkapkan, Hari Tani Nasional adalah momentum yang tepat bagi pemerintah untuk kembali berpihak terhadap nelayan, bukan memberikan izin untuk menghancurkan wilayah laut yang dimiliki oleh nelayan.
Sedangkan, Kamisun dari Forum Kerja Wilayah Kelola Rakyat mengungkapkan bahwa pemerintah harus melakukan Perbaikan harga komoditas petani yaitu sahang (lada), karet dan sawit. Komoditas tesebut merupakan penggerak ekonomi masyarakat desa.
Senada dengan peserta demo lainnya Susiadi dari Forum Rembuk Kepala Desa Bangka Barat, menuntut kepada Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung agar menghentikan izin HGU Sawit PT Bumi Permai Lestari (BPL) dan PT. Leidong.
Sedangkan Ketua Forum Masyarakat dan Nelayan Teluk Kelabat Bersatu, Rasidi menyatakan bahwa aktifitas Kapal Isap Produksi (KIP) Blessing yang beroperasi di perairan Teluk Kelabat, Belinyu, Kabupaten Bangka telah membuat sengsara nelayan.
“Kami meminta pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada di Teluk Kelabat demi menyelamatkan sumber ekonomi nelayan dan masyarakat pesisir di Teluk Kelabat,” teriak Rasidi.
