Pangkalpinang – Komisi IX DPR RI menggelar rapat kerja gabungan (Rakergab) dengan Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan membahas masalah defisit keuangan BPJS, Senin (17/9/2018)
Kegiatan yang dilaksanan di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, di Gedung Nusantara I, juga akan membahas bagaimana menanggulangi dan mengendalikan defisit keuangan di BPJS Kesehatan.
Agenda ini juga ditunggu oleh jutaan pasien, dokter, rumah sakit yang terkena imbas dari defisitnya keuangan BPJS yang begitu besar untuk tahun ini.
Terkait pembahasan defisit keuangan BPJS, pengamat kebijakan publik dari Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKP Babel) John Ganesha mengatakan rapat kerja gabungan bukan hanya membahas angaran BPJS Kesehatan yang dikatakan defisit.
“DPR RI perlu mempertimbangkan aspirasi yg berkembang di Babel yakni reformasi pelaksanaan Jaminan kesehatan yang ramah anak Sehingga upaya kesehatan terhadap kepentingan anak berlaku aman, berkualitas, dan mudah mendapatkan rujukan spesialistik, sub spesialistik baik dalam keadaan darurat atau tidak,” jelasnya.
Ditambahkannya bahwa agenda JKN Ramah Anak harus dimaknai Legislator sebagai cara mendudukan kemajuan Indonesia dari Sekarang.
“Bersama korban JKN tidak ramah anak dalam waktu dekat ini kami akan menggelar aksi untuk memastikan Perpres JKN ramah anak menjadi perhatian presiden Jokowi,” tutupnya. (Kentung)
